"Pertama adalah kemungkinan maraknya intimidasi dalam berbagai cara," kata Ray usai diskusi bertema 'Lawan Pilpres Curang' di Senopati Suites, Jaksel, Senin (7/7/2014).
Intimidasi ini menurutnya dapat dilakukan dengan sejumlah cara termasuk mengerahkan aparat. "Banyak (cara untuk mengintimidasi), seperti mengerahkan kepala desa, PNS, masyarakat. Termasuk menggunakan istilah seperti PKI. Tingkat nasional saja terjadi seperti itu," katanya menjelaskan.
Intimidasi ini terkait dengan ketatnya persaingan antar pasangan capres saat ini. Ray berpendapat, modus kecurangan saat ini lebih kepada pencegahan suara daripada penggelembungan suara.
"Tidak datangnya pemilih ke TPS dapat menguntungkan salah satu calon," katanya.
Kecurangan kedua terkait dengan politik uang. "Yang paling saya khawatirkan adalah yang ketiga, netralitas pemerintah," kata Ray melanjutkan.
Menurutnya dengan berbagai cara pemerintah daerah dapat mengalirkan dana untuk mendukung salah satu capres.
Terakhir Ray menyoroti banyaknya lembaga yang melakukan pengawasan dalam pemilu. Hal ini seringkali tumpang tindih dan kurang efisien. "Harus ada pembagian pekerjaan," katanya.
Menurutnya kecurangan dapat diantisipasi dengan memperbanyak saksi saat pemungutan suara di TPS serta penghitungan suara yang dilakukan berjenjang.
"Walau kadang saksi juga ikut bermain. Dia bisa negosiasi untuk jual beli suara di TPS. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan-pengawasan independen yaitu relawan," sambung Ray.
