"Kami akan kembali melakukan pemanggilan tehadap Kivlan Zein terkait pernyataan mengetahui di mana keberadaan korban penculikan," ujar Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat (23/6/2014).
Pernyataan Kivlan, sambut Siti, dianggap hal baru ketimbang membahas pernyataan Wiranto yang menjelaskan tentang Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Permasalahan DKP dianggap sebagai permasalahan internal yang harus diselesaikan TNI.
"Komnas HAM sangat interest terkait pernyataan Kivlan yang mengetahui keberadaan 13 orang hilang tersebut," paparnya.
Siti menambahkan pernyataan Kivlan ini merupakan suatu informasi yang harus diketahui oleh keluarga korban. Komnas HAM merasa penting menelisik lebih jauh apakah pernyataan Kivlan mengandung kebenaran peristiwa saat itu dan sebagainya.
Kasus penghilangan aktivis 1997-1998 salah satu dari tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang sudah selesai penyelidikannya di Komnas HAM. "Jika Kivlan tidak memenuhi pemanggilan ini Komnas HAM baru akan melakukan pemanggilan paksa," ujanya.
www.topberita.tk
