Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Haryadi, memprediksi, Partai Golkar akan mengalami dinamika internal yang berujung pada suksesi kepemimpinan.
“Golkar tidak pernah berada di luar kekuasaan, sehingga pasti akan memainkan politik baru,” kata Haryadi, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/7).
Dia menyatakan hal itu setelah memantau dinamika internal Partai Golkar yang mulai menghangat dengan manuver-manuver pasca-penghitungan cepat oleh mayoritas lembaga survei kredibel yang menunjukkan keunggulan Jokowi-JK atas Prabowo-Hatta.
Sementara DPP Golkar saat ini yang dipimpin Aburizal Bakrie tetap bersikeras mendukung Prabowo-Hatta. Bahkan, kemarin juga turut mendeklarasikan koalisi permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta.
Menurut Haryadi, sangat besar potensi Aburizal didesak untuk dicopot dari jabatannya melalui mekanisme Munaslub Golkar. Banyak alasan yang bisa diajukan untuk melakukannya, seperti demi mengevaluasi ketidaktepatan langkah politik Golkar selama ini.
“Dugaan saya akan dimulai dengan hiruk-pikuk yang mengarah pada penggantian Ketum Golkar. Mekanismenya adalah munaslub dipercepat, karena kaitannya untuk menempel pada kekuasaan baru,” ujarnya.
Apabila itu benar terjadi, Haryadi menilai kemungkinan Golkar akan bergabung ke Jokowi-JK dan pasti akan sangat mempengaruhi peta perpolitikan ke depan.
"Jika kemudian pada ujungnya Jokowi-JK menolak koalisi dengan Golkar, maka itu menjadi pendidikan politik berharga baik bagi Golkar maupun bagi bangsa Indonesia," jelas Haryadi.
Dia menyatakan hal itu setelah memantau dinamika internal Partai Golkar yang mulai menghangat dengan manuver-manuver pasca-penghitungan cepat oleh mayoritas lembaga survei kredibel yang menunjukkan keunggulan Jokowi-JK atas Prabowo-Hatta.
Sementara DPP Golkar saat ini yang dipimpin Aburizal Bakrie tetap bersikeras mendukung Prabowo-Hatta. Bahkan, kemarin juga turut mendeklarasikan koalisi permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta.
Menurut Haryadi, sangat besar potensi Aburizal didesak untuk dicopot dari jabatannya melalui mekanisme Munaslub Golkar. Banyak alasan yang bisa diajukan untuk melakukannya, seperti demi mengevaluasi ketidaktepatan langkah politik Golkar selama ini.
“Dugaan saya akan dimulai dengan hiruk-pikuk yang mengarah pada penggantian Ketum Golkar. Mekanismenya adalah munaslub dipercepat, karena kaitannya untuk menempel pada kekuasaan baru,” ujarnya.
Apabila itu benar terjadi, Haryadi menilai kemungkinan Golkar akan bergabung ke Jokowi-JK dan pasti akan sangat mempengaruhi peta perpolitikan ke depan.
"Jika kemudian pada ujungnya Jokowi-JK menolak koalisi dengan Golkar, maka itu menjadi pendidikan politik berharga baik bagi Golkar maupun bagi bangsa Indonesia," jelas Haryadi.
