Arbi mengatakan, kebanyakan orang Indonesia mengemplang pajak.
"Hanya sedikit orang yang mau buka. Apalagi para menteri dan pejabat bayar pajak tidak benar. Karena merasa gaji yang diberikan negara rendah sekali," ujar Arbi.
"Apakah dia takut buka data pajak karena hartanya banyak? Kalau dia memang jujur buka saja, namun kalau tidak jujur ya dia tidak akan berani membukanya," kata Arbi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Selain itu, kata Arbi, Hatta Rajasa yang juga calon wakil presiden dari Prabowo juga harus membuka data pajaknya.
Sebab, lanjut Arbi, Hatta pernah menjadi pejabat negara atau menteri.
"Dia bayar pajak atau tidak?," kata Arbi. Di sisi lain, kata Arbi, dirinya juga mendorong kandidat pasangan nomor dua Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) membuka data pajaknya masing-masing.
Apalagi, lanjutnya, ia mendengar kalau Jokowi-Kalla sudah bersedia membuka data pajak.
Menurut Arbi, kandidat presiden dan wakil presiden harus membuka data pajaknya.
Dengan begitu, lanjut Arbi, rakyat bakal mengetahui calon pemimpin mana yang tidak membayar atau mengemplang pajak.
"Diumumkan saja data-data pajaknya. Untuk diketahui kejujurannya sebagai calon pemimpin. Ini bagian dari menilai tingkat indikator integritas dan kejujuran pemimpin.
Kalau dia pengemplang pajak tidak layak dipercaya untuk memimpin," kata Arbi.
Pada masa mendatang, kata Arbi, setiap calon pemimpin di tingkat daerah hingga pusat serta calon legislator seharusnya diwajibkan untuk membuka data pajaknya.
Hal itu, kata Arbi, penting karena mereka akan memegang tampuk kekuasaan.
Terkait kesediaan Jokowi-Kalla membuka data pajaknya, Arbi mengatakan, sebaiknya kandidat pasangan nomor dua itu segera melakukannya.
"Kalau Jokowi sudah buka, Prabowo akan rugi karena akan dianggap oleh masyarakat sebagai ngemplang pajak. Buktinya hingga ini kan tidak mau buka. Buka saja kalau memang tidak takut," ujar Arbi.
Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Kalla, Tjahjo Kumolo menegaskan, kandidat pasangan nomor urut dua siap untuk membuka data pajak. Menurut Tjahjo, Jokowi dan Kalla adalah warga negara yang selama ini taat membayar pajak.
"Sebagai warga negara yang baik dan terhormat harus taat pada pajak serta siap membuka pajaknya," kata Tjahjo.
Tidak hanya itu, kata Tjahjo, Jokowi dan Kalla juga bersedia memberikan informasi secara terbuka terkait kondisi keuangan pribadi dan perusahaan.
