Jakarta -Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjelaskan konsep tol laut alias 'Pendulum Nusantara' di depan para pengusaha dalam dialog capres cawapres yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Djakarta Theater. Konsep tol laut ini pernah beberapa kali disampaikan di depan para pengusaha oleh Jokowi.
Penjelasan ini menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Logistik Carmelita Hartoto.
Jokowi mengatakan konsep tol laut bukan diartikan sebagai jalan aspal yang dibangun di atas laut. Tol laut di sini adalah armada kapal besar yang secara reguler berlayar melayani angkutan logistik dari ujung barat Indonesia ke ujung timur Indonesia dan sebaliknya.
"Saya sampaikan sering mengenai tol laut. Saya jelaskan bukan jalan aspal dibangun di atas laut. Kapal mondar-mandir dari ujung barat dan timur Indonesia," kata Jokowi di Djakarta Theater, Jumat (20/6/2014).
Jokowi menyebut alasan pengembangan konsep tol laut ini di depan pengusaha. Ia mengaku adanya disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia membuat moda angkutan laut laut yang terbilang paling murah harus digenjot. Harapannya ongkos logisitk bisa terpangkas dengan tol laut.
"Fakta-fakta di lapangan. Ongkos transportasi mahal. Semen di Papua Rp 700 ribu - Rp 1,2 juta. Di kita sampai Rp 60 ribu (Jawa). Rasa keadilan harus dibangun," ujarnya.
Untuk mendukung konsep tol laut tersebut, pemerintah bersama BUMN dan swasta harus mempersiapkan pelabuhan laut dalam atau deep sea port yang bisa dilalui dan disinggahi kapal-kapal besar
"Harus dibangun deep sea port, nggak hanya Priok, tapi juga Belawan, Tanjung Perak sampai Sorong. Itu semua harus deep sea port," katanya.
Jokowi menilai untuk angkutan darat juga perlu diperhatikan. Moda paling murah di sektor darat adalah angkutan kereta. Maka jika dirinya terpilih menjadi presiden, pada periode pemeritahannya akan menggenjot pengembangan jaringan kereta jalur ganda alias double track.
"Double track juga murah untuk manajemen logistik di kabupaten kota di seluruh Indonesia," paparnya.
Untuk membangun moda transportasi tersebut, pemerintah akan melibatkan pendanaan swasta. Untuk merangsang keterlibatan swasta, pemerintahan yang baru akan memangkas perizinan yang menghambat pengembangan infrastruktur.
"Kalau regulasi harus dipotong, dipotong, dipotong. Lapangan saya dengar itu," tegasnya.
sumber:deticom
Penjelasan ini menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Logistik Carmelita Hartoto.
Jokowi mengatakan konsep tol laut bukan diartikan sebagai jalan aspal yang dibangun di atas laut. Tol laut di sini adalah armada kapal besar yang secara reguler berlayar melayani angkutan logistik dari ujung barat Indonesia ke ujung timur Indonesia dan sebaliknya.
"Saya sampaikan sering mengenai tol laut. Saya jelaskan bukan jalan aspal dibangun di atas laut. Kapal mondar-mandir dari ujung barat dan timur Indonesia," kata Jokowi di Djakarta Theater, Jumat (20/6/2014).
Jokowi menyebut alasan pengembangan konsep tol laut ini di depan pengusaha. Ia mengaku adanya disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia membuat moda angkutan laut laut yang terbilang paling murah harus digenjot. Harapannya ongkos logisitk bisa terpangkas dengan tol laut.
"Fakta-fakta di lapangan. Ongkos transportasi mahal. Semen di Papua Rp 700 ribu - Rp 1,2 juta. Di kita sampai Rp 60 ribu (Jawa). Rasa keadilan harus dibangun," ujarnya.
Untuk mendukung konsep tol laut tersebut, pemerintah bersama BUMN dan swasta harus mempersiapkan pelabuhan laut dalam atau deep sea port yang bisa dilalui dan disinggahi kapal-kapal besar
"Harus dibangun deep sea port, nggak hanya Priok, tapi juga Belawan, Tanjung Perak sampai Sorong. Itu semua harus deep sea port," katanya.
Jokowi menilai untuk angkutan darat juga perlu diperhatikan. Moda paling murah di sektor darat adalah angkutan kereta. Maka jika dirinya terpilih menjadi presiden, pada periode pemeritahannya akan menggenjot pengembangan jaringan kereta jalur ganda alias double track.
"Double track juga murah untuk manajemen logistik di kabupaten kota di seluruh Indonesia," paparnya.
Untuk membangun moda transportasi tersebut, pemerintah akan melibatkan pendanaan swasta. Untuk merangsang keterlibatan swasta, pemerintahan yang baru akan memangkas perizinan yang menghambat pengembangan infrastruktur.
"Kalau regulasi harus dipotong, dipotong, dipotong. Lapangan saya dengar itu," tegasnya.
sumber:deticom